USULAN PENYEMPURNAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGGUNAAN PERALATAN UJI MEKANIS PADA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG

MUHAMMAD IRFAN (2020) USULAN PENYEMPURNAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGGUNAAN PERALATAN UJI MEKANIS PADA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG. Diploma thesis, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

Text 1805097 MUHAMMAD IRFAN (TUGAS AKHIR).pdf Restricted to Registered users only until 2020. Download (4MB)

Abstract

Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magelang, proses pengujian mekanis yang dilakukan belum optimal, salah satu penyebab dari masalah tersebut adalah tata cara penggunaan alat uji mekanis tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada dan format standar operasional prosedur bukan merupakan format baku yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 sehingga tidak menunjukan informasi yang lengkap. Hal tersebut menimbang pada PM Nomor 133 Tahun 2015 pasal 3 huruf d menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dari uji berkala, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan yaitu pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor dan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402/DRDJ/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor pasal 4 dijelaskan bahwa sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor sebagai persyaratan untuk memperoleh Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Penggunaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor. Data sekunder meliputi : a. Data alat uji mekanis Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magelang; b. Standar Pelaksanan Kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magelang; c. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penggunaan Alat Uji Mekanis; d. Permen PAN No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah. Data primer meliputi: a. Data proses dan tata cara penggunaan alat uji mekanis; b. Data durasi proses pengujian dan pengoperasian alat uji mekanis. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dari data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan kondisi eksisting dari wilayah studi. Hasil analisis data tersebut kemudian akan menjadi dasar dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Dalam pengolahan data dilakukan beberapa perhitungan terkait dengan permasalahan yang telah teridentifikasi, meliputi : 1. Perbandingan waktu proses penyelesaian pengujian alat uji mekanis; 2. Perbandingan tata cara penggunaan alat uji mekanis. Penyusunan alternatif pemecahan masalah dilakukan untuk menentukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang timbul pada wilayah studi dan dinilai dapat dijadikan sebagai solusi baik untuk solusi jangka pendek, sedang maupun panjang dan membandingkan dengan kondisi ideal. Kesimpulan menjelaskan pokok-pokok bahasan dalam laporan tugas akhir ini dan memberikan saran dan masukan, termasuk alternatif pemecahan terbaik dengan hasil peningkatan kinerja pada seksi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Penulis mendapatkan beberapa kekurangan dan permasalahan, yaitu : 1. Penggunaan alat uji mekanis tidak sesuai dengan standar cara pengoperasian dan durasi waktu penyelesaian pengujian mekanis pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magelang masih ada yang melebihi standar batas waktu penyelesaian yang ditetapkan pada standar pelaksanaan kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magelang maka dari itu diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap standar operasional prosedur tata cara penggunaan alat uji mekanis. 2. Demikian juga format standar operasional prosedur tata cara penggunaan alat alat uji mekanis pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magelang bukan merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku. Sehingga diperlukan penyempurnaan menjadi format Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) yang sesuai dengan dengan Peraturan Menteri PAN No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

Actions (login required)

View Item