PERENCANAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

AULIA FARHAND, AUL and YUDI KARYANTO, YUDI KARYANTO and GUNTORO ZAIN MA'ARIF, GUNTORO ZAIN MA'ARIF (2022) PERENCANAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. PERENCANAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 1 (1). pp. 1-27.

Text ARTIKEL PENELITIAN AULIA FARHAND.pdf Download (1MB)

Abstract

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan total luasan wilayah 1.343,09 Km2. Dengan luas wilayah tersebut, tata guna lahan di Kabupaten Padang Pariaman didominasi oleh ruang terbuka hijau (RTH) berupa perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, sawah, area tambak dan hutan lindung yang membuat jarak antar wilayah menjadi cukup jauh, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam melakukan perpindahan. Kondisi eksisiting pelayanan angkutan umum yang ada saat ini masih belum mampu melayani kebutuhan masyarakat dikarenakan terdapat 10 dari 17 Kecamatan yang belum terlayani oleh jaringan trayek angkutan umum pedesaan di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan jaringan trayek angkutan umum pedesaan baru agar dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas. Perencanaan jaringan trayek angkutan umum pedesaan di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan menggunakan metode All Or Nothing (AON) dimana seluruh perjalanan dibebankan berdasarkan faktor jarak terpendek dan waktu tersingkat. Kemudian dilakukan penentuan rute trayek usulan, menentukan jenis kendaraan, melakukan analisis kinerja operasional dan kinerja jaringan, menentukan jumlah kebutuhan armada serta melakukan perhitungan terhadap biaya operasional kendaraan (BOK) dan Tarif. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh 3 (tiga) pola alternatif jaringan trayek usulan dengan total 106 armada pada pola alternatif 1, 101 armada pada pola alternatif 2 dan 127 armada pada pola alternatif 3 serta dengan menyesuaikan standar dari segi kinerja operasional, kinerja jaringan dan tarif yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan angkutan umum pedesaan ini dapat meningkatkan aksesibiltas masyarakat dalam melakukan mobilitas.

Actions (login required)

View Item