OPTIMALISASI PENGGUNAAN PERALATAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN (K3) PADA UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PULOGADUNG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

I MADE SENA MAHA GANGGA (2020) OPTIMALISASI PENGGUNAAN PERALATAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN (K3) PADA UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PULOGADUNG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA. Diploma thesis, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

Text LAPORAN TUGAS AKHIR I MADE SENA.pdf Restricted to Registered users only until 2020. Download (2MB)

Abstract

Keberadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat, maka dari itu Dinas Perhubungan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna kendaraan bermotor agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan. Pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu kinerja pelayanan publik yang baik agar tercipta tujuan yaitu kepuasaan pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan penguji yang berkompetensi, sarana prasarana yang mendukung serta system informasi manajemen yang berkualitas. Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh penguji di unit pengujian kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan Swasta memerlukan jaminan akan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). Data Primer Data yang diambil berdasarkan pengamatan langsung yang di dapat saat melakukan Praktek Kerja Lapangan yaitu kondisi kelengkapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, dan jenis jenis Alat Pelindung Diri yang ada di Unit Pengelola PKB Pulogadung. Data Sekunder Data yang diambil berdasarkan data sudah ada atau data yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah berupa aturan-aturan tertulis yaitu: 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja; Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, telah diatur mengenal: (a) Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; (b) Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula kelamatannya; (c) Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; (d) Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja; dan (e) Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, indusrialisasi, teknik dan teknologi. Syarat-syarat keselamatan kerja menurut pasal 3: a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan; b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; e. Memberi pertolongan pada kecelakaan; f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan. i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; m.Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; dan r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Adapun Metode yang dilakukan dalam proses pengumpulan data yaitu metode observasi dan metode dokumentasi yaitu sebagai berikut. a. Metode Observasi, b. Metode Dokumentasi. Sesuai dengan hasil pelaksanaan pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Taruna dan Taruni Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selama 18 hari, dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Masih rendahnya kesadaran penguji dalam pengunaan alat pelindung diri (APD) dalam proses pengujian kendaraan bermotor. Apabila dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan untuk meningkatkan kesadaran penguji maka kesadaran penguji tentang penggunaan APD dapat diatasi; 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang prosedur pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) sebagai standar K3 didalam proses pengujian di gedung uji belum ada. Apabila dilakukan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengunaan alat pelindung diri untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan; 3. Alat Pelindung Diri (APD) pada up pulogadung masih belum lengkap untuk menunjang keselamatan para penguji; 4. Beberapa penguji sudah dapat menerapkan pemakaian APD dengan baik. Pembahasan mengenai penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi hal yang cukup penting, dikarenakan menyangkut tentang keselamatan penguji, pengemudi dan orang lain dilingkungan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Actions (login required)

View Item