PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI INTEGRASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS KABUPATEN BOYOLALI

JOSEPHINE, GEASICETA EKANIA PUTRI (2020) PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI INTEGRASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS KABUPATEN BOYOLALI. Diploma thesis, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

Text TA JOSEPHINE GEASICETA EKANIA P 1805087-dikonversi.pdf Restricted to Registered users only until 2020. Download (2MB)

Abstract

UPTD PKB Kota Boyolali Sudah memiliki aplikasi SIM PKB yang bersifat database akan tetapi belum terintegrasi. Dan terdapat beberapa kendala dalam pengaplikasianya Petugas administrasi harus berulang kali memasukan data kendaraan pada setiap tahap administrasi sehingga menghambat proses pelayanan administrasi dan memperbesar kemungkinan kesalahan penginputan data akibat human error. Selain itu data dan informasi pada SIM PKB menjadi sulit diakses oleh masyarakat. Keadaan seperti ini tentunya bertolak belakang dengan regulasi pemerintah yang berlaku tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui informasi publik dengan cara akses secara elektronik melalui situs web Pemerintah Kota Boyolali. Pengumpulan Data : Pada tahap ini, diambil pada saat melaksanakan praktek kerja lapangan dengan melaksanakan pengamatan, dokumentasi dan disesuaikan dengan peraturan. Pengolahan Data : Pada tahapan ini, penulis melakukan analisis data dengan data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui beban kerja yang dibutuhkan dalam melaksakan pelayanan yang optimal. Penyajian Data : Pada tahap ini data yang telah diolah dan disusun untuk mendapatkan perbandingan kondisi ideal dan kondisi dilapangan dapat dijadikan sebagai acuan pemecahan masalah. Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada UPTD PKB Kota Boyolali penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang timbul pada bagian pelayanan PKB yang perlu diperbaharui yaitu kinerja SIM PKB yang belum terintegrasi dan masih berupa database. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan PKB dengan regulasi pemerintah dan/ atau SOP yang berlaku berupa selisih waktu pelayanan per kendaraan sebesar 8 menit 55 detik lebih lambat. Waktu tersebut diperoleh tanpa melakukan pemeriksaan kincup roda depan maupun pemeriksaan kesesuaian penunjuk kecepatan yang mengakibatkan pelayanan umum tidak optimal.

Actions (login required)

View Item