PENINGKATAN MUTU PENGUJIAN DI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN JEMBER

Z.S ANDARESTA SUNARSO, ANDARESTA (2020) PENINGKATAN MUTU PENGUJIAN DI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN JEMBER. Diploma thesis, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

Text LAPORAN AKHIR ANDARESTA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2020. Download (1MB)

Abstract

Seiring perkembangan ekonomi yang cukup pesat, dimana sektor transportasi di Indonesia sebagai salah satu faktor penting yang merupakan suatu pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin baik itu di darat, laut, maupun udara. Transportasi menjadi salah satu sektor yang vital dan strategis dalam menunjang kelancaran perekonomian dan pembangunan nasional, termasuk transportasi darat. Salah satu bagian dari sistem transportasi darat adalah lalu lintas dan angkutan jalan yang berpengaruh besar dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu harus diselenggarakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta dilakukan secara profesional agar mobilitas orang dan barang serta hasil-hasil pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Agar hal tersebut dapat terwujud, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah tersedianya kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang merupakan tugas dari penguji kendaraan bermotor. Setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember yang dimulai dari tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2020, dengan melakukan pengamatan dalam proses Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember maka dapat disimpulkan : 1. Bahwa pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember telah terlaksana dengan cukup baik namun kurangnya jumlah penguji akibat jumlah lajur yang belum sesuai dengan jumlah penguji yang tersedia sehingga terdapat beberapa penguji yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. 2. Ketidaksesuaian antara tugas dan wewenang penguji dengan jumlah kendaraan yang diuji sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016.

Actions (login required)

View Item